Pemerintah Indonesia bersama dengan pemerintah Korea Selatan sepakat menandatangani kerja sama dalam reformasi birokrasi dan e-Government. Korsel menjanjikan dukungan teknologi dan pengalaman sukses mereka untuk dibagi kepada Indonesia.

Penandatanganan MoU itu dilakukan di Istana Wakil Presiden. Wapres Boediono menilai kerja sama dengan Korsel penting karena pengalaman Negeri Ginseng itu memperbaiki reformasi birokrasi dan e Government.

Tidak hanya itu, Wapres juga mengingatkan peran sumber daya manusia atau PNS adalah yang paling menentukan. Karena itu, lembaga yang direformasi harus diiringi dengan perubahan di dalam melalui SDM-nya.

"Institution must be home grown. Jadi apapun yang kita gunakan, akhirnya kembali ke niat dari manusia yang akan melibatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)," kata Wapres Boediono pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan dalam pengembangan kerjasama reformasi birokrasi dan e-Government di Istana Wakil Presiden, Kamis (4/7).

Diingatkan Wapres, pengalaman dari banyak negara menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan suatu negara. Pengalaman ini ditunjukkan oleh beberapa negara yang sudah lama mengalaminya, maupun negara seperti Korea Selatan yang baru saja menikmati keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam beberapa tahun terakhir ini.

Reformasi birokrasi, dikatakan Wapres, adalah prasyarat dari kemajuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya yang berkelanjutan. Ia yang telah lama menjadi bagian dari pemerintahan, sejak tahun 1980-an, mencapai pada satu kesimpulan.

"Kunci bagi indonesia untuk maju secara sustainable adalah perbaikan dari pengelolaan pemerintahan. Dan mesin besar dari pemerintahan adalah birokrasi," kata Wapres.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dari banyak negara tentunya dapat dipelajari. Tetapi menurut Wapres, selain dipelajari juga perlu dilakukan adaptasi dan diterapkan dengan penyesuaian penyesuaian, dan dengan pemikiran yang jernih.

Wapres mengakui bahwa tidaklah mudah mereformasi birokrasi suatu negara. Proses reformasi birokrasi, dikatakan Wapres, seperti teori Darwin yang memilki proses seleksi, adaptasi dan reproduksi.

"Kita harus sabar, melakukan seleksi seperti apa, adaptasi bagaimana, dan menyebarkan ke institusi institusi. Proses ini memerlukan kerja keras yang panjang," tutur Wapres. 

Ucapan Wapres itu diamini oleh Menteri Keamanan dan Administrasi Publik Korea Selatan Yoo Jeong-bok yang menandatangani kesepakatan itu.

Diingatkan Jeong-bok, berdasarkan pengalaman Korsel dalam menerapkan konsep e-Government ada kendala di sumber daya manusia atau PNS.

"Tadi saya laporkan ke Pak wapres, kuncinya adalah manusia atau tenaga kerjanya. Pengalaman di Korsel, kadang-kadang PNS itu jadi hambatan dalam reformasi birokrasi. Maka itu hindari hal itu, yang paling penting adalah pemerintahan yang transparan dalam e-Gov," terang Jeong-bok.

Diingatkan Jeong-bok, sistem penggabungan informasi yang diterapkan di Korsel mendapati penghargaan dari PBB. Dalam survei indeks pembangunannya, Korsel berturut-turut meraih penghargaan teratas sejak tahun 2010-2012.

Lebih jauh, Jeong-bok pun menyebut Korsel akan membantu Indonesia dalam pemahaman teknologi dan bantuan pengalaman yang dimilikinya.

"Teknologi apapun akan kami bagi. Korsel punya banyak pengalaman, bukan cuma sukses, akan kami share ke Indonesia," papar Jeong-bok.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Tuwo, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nanan Soekarna, dan pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sumber : metrotvnews.com